Kewenangan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kewenangan dalam pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditinjau berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, terdapat perbedaan pengaturan mengenai siapa yang berwenang memberikan tindakan rehabilitasi tersebut. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah kriteria bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang dapat memperoleh tindakan rehabilitasi, serta siapakah pelaksana kewenangan yang paling tepat dalam pemberian tindakan rehabilitasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian lapangan berupa wawancara pada empat kelompok informan. Selain itu, digunakan pula teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika. Sedangkan bagi pecandu narkotika dan pengedar narkotika, dapat diberikan tindakan rehabilitasi apabila terbukti bahwa mereka juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Berkenaan dengan pelaksana kewenangan pemberian tindakan rehabitasi, hasil penelitian menunjukkan masih adanya beberapa kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut di tingkat penyidikan dan penuntutan. Oleh karenanya, pelaksana kewenangan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang paling tepat ada pada Majelis Hakim melalui proses peradilan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang narkotika dan pelaksana kewenangan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut sebaiknya dikembalikan kepada Majelis Hakim. Hal ini perlu dilakukan agar terdapat kejelasan dalam pelaksanaan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri.