Kewirausahaan publik dan revolusi mental : menuju administrasi publik Indonesia yang lebih baik

Abstract

Penelitian ini merupakan upaya untuk memberikan proporsi yang tepat bagi konsep kewirausahaan publik dalam domain ilmu administrasi publik sebagai konsep yang sama pentingnya dengan kepemimpinan di sektor publik. Secara khusus, penelitian ini di tujukan untuk memberikan kontribusi dalam debat mengenai kewirausahaan publik (public entrepreneurship) dengan pelestari nilai-nilai administratif dalam birokrasi (administrative conservatorship). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan menjadi tiga bagian penting penelitian. Pertama, penelitian ini ingin mengetahui tingkat kewirausahaan publik di tingkat pemerintah daerah di wilayah provinsi Jawa Barat (pemerintah kota Bandung, pemerintah kabupaten Bandung dan pemerintah kabupaten Bandung Barat) dan bagaimana pengaruh kewirausahaan publik tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kedua, dengan memahami bagaimana kewirausahaan publik dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai revolusi mental maka akan dapat terbentuk penjelasan apakah kewirausahaan publik di dalam organisasi publik akan menjadi hal yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip birokrat sebagai adminsitrative conservatorship. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix-method (gabungan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif) dengan desain penelitian survey. Obyek penelitian ini adalah seluruh SKPD di wilayah pemerintahan provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Dalam analisa kewirausahaan publik digunakan lima pengukuran yaitu (1) kemampuan mengidentifikasi peluang dan memanfaatkan peluang; (2) inovasi; (3) pengambilan resiko; (4) memiliki otonomi/kebebasan dalam pembuatan keputusan dan (5) mission driven. Dalam hal memanfaatkan peluang dan kemampuan mengidentifikasi peluang, SKPD-SKPD di tiga wilayah pemerintahan daerah di Indonesia TELAH memiliki kesadaran untuk memanfaatkan peluang dan mampu mengidentifikasi peluang-peluang yang muncul, meskipun dalam organisasi mereka masing-masing ditemui keterbatasan sumber daya yaitu (1) sumber daya manusia dan (2) prasarana. Dalam aspek inovasi, hampir sebagian besar SKPD-SKPD mengaku melakukan inovasi. Hanya pemerintah kabupaten Bandung Barat yang memiliki persentase yang lebih rendah (61 %) dibandingkan dengan dua pemerintah daerah lainnya. Dalam hal pengambilan resiko, SKPD-SKPD di tiga wilayah penelitian membuktikan sebagai karakter organisasi publik atau birokrasi yang disebut sebagai 'risk aversion'. Selanjutnya, dalam hal kebebasan ( otonomi) dalam pembuatan keputusan, tidak terdapat kebebasan ( otonomi) dalam pembuatan keputusan di tiga wilayah penelitian. Sedangkan dalam hal mission driven, maka dalam birokrasi di wilayan penelitian, tidak ada kebebasan dalam menyelesaikan masalah tanpa perlu mengikuti aturan yang berlaku, dan tidak dimungkinkan melakukan perubahan diluar aturan yang telah ditetapkan meskipun mayoritas menyatakan setuju bahwa tugas mereka yang utama adalah mencapai tujuan organisasi. Dalam hal revolusi mental, terdapat tujuh aspek pengukuran yaitu (1) Memiliki moralitas publik bukan moralitas privat; (2) Etos Kerja/memiliki Kemampuan mempengaruhi pihak lain demi perbaikan/inovasi; (3) Kejujuran; (4) Mental melayani bukan mental priyayi; (5) Memiliki kesalehan sosial bukan kesalehan individu; (6) Mengedepankan rasionalitas hati dan (7) Kemampuan meminta maaf dan memaafkan. Secara garis besar ketujuh aspek tersebut dapat ditemukan dan dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai di SKPD-SKPD di tiga wilayah penelitian. Agenda besar selanjutnya untuk keberhasilan revolusi mental adalah untuk membuat ketujuh aspek ini tidak hanya di tataran pengetahuan atau kognitif saja namun juga pada aspek konatif atau perilaku.