Liberalisasi perdagangan sektor beras dan ketahanan pangan di Indonesia

Abstract

Isu dan konsep ketahanan pangan mulai muncul dan berkembang sejak tahun 1970-an. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai intervensi dalam kebijakan pangannya untuk mencapai dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Bersamaan dengan itu, tuntutan global untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan pada sektor pertanian pun turut mewarnai isu perdagangan internasional dalam negosiasi Putaran Uruguay di World Trade Organization (WTO). Liberalisasi perdagangan sektor beras di Indonesia juga tidak terlepas dari adanya krisis ekonomi dan kehadiran International Monetary Fund (IMF). Sejak tahun 1998, pemerintah Indonesia menjalankan serangkaian kebijakan liberalisasi perdagangan pada sektor beras dengan mencabut hak monopoli impor Badan Urusan Logistik (Bulog), menetapkan tarif impor untuk beras sebesar 0 persen, dan menghapuskan subsidi pupuk serta menghapuskan Kredit Usaha Tani. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah liberalisasi perdagangan sektor beras memberikan dampak bagi ketahanan pangan di Indonesia yang terutama dirasakan dalam hal meningkatnya rasio ketergantungan impor beras, terdorong turunnya harga beras di pasar domestik, serta adanya perbaikan pola konsumsi masyarakat di Indonesia.