Kewenangan kepala daerah dalam penempatan dan mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mewujudkan profesionalisme kepegawaian daerah menuju Good Governance and Clean Government

Abstract

Kewenangan Kepala Daerah dalam hal manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti kewenangan dalam hal penempatan dan mutasi. Namun keberadaan peraturan tersebut tidak jarang pada pelaksanaannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga pada akhirnya, menimbulkan kerugian bagi PNS yang bersangkutan dalam menciptakan sikap Profesionalisme dalam menjalakankan perkerjaannya. Tidak tercapainya sikap Profesionalisme PNS menimbulkan lebih lanjut seperti dalam hal mencapai tujuan asas Good Governance and Clean Government. Karena pengambilan keputusan yang diambil cenderung tidak sesuai prosedur seperti pelaksanaan sistem MERIT yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta mekanisme kontrol dan pengawasan pemerintah terhadap hal inipun akan dipertanyakan bagaimana keefektifannya.