Proses, prosedur dan produk mendirikan bangunan ditinjau dari aspek perijinan dalam konteks arsitektur

Abstract

Ketidaktahuan masyarakat mengenai perijinan mendirikan bangunan disebabkan oleh lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tertib pembangunan. Sehingga banyak bangunan yang ditempati tidak memenuhi persyaratan estetika arsitektural, keamanan dan kesehatan bangunan, terutama pada perkampungan kota yang dikategorikan kumuh. Peran arsitek dalam praktek lapangan pada umumnya mentaati etika profesi dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Perda), termasuk proses dan prosedur perijinan mendirikan bangunan. Perlunya sosialisasi peraturan mendirikan bangunan, terutama di tingkat Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan RT (Rukun Tetangga), dilengkapi dengan pembuatan peta bangunan dan status kepemilikan lahan.