Abstract:
Salah satu jenis infrastruktur yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional adalah infrastruktur jalan tol. Mengingat adanya keterbatasan fiskal yang dimiliki Pemerintah dan investasi pengembangan infrastruktur membutuhkan modal awal yang cukup tinggi, mengharuskan Pemerintah untuk mencari alternatif pendanaan melalui peran sektor swasta selain dana publik. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) diharapkan menjadi solusi untuk mengisi kesenjangan pendanaan tersebut. Salah satu model KPS yang banyak digunakan adalah Build, Operate, Transfer (BOT). Namun demikian pada pelaksanaannya penerapan BOT mengalami hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci sukses dan menilai tingkat kepentingan faktor tersebut untuk membuat model kerja berdasarkan pandangan Pemerintah di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi model penilaian kesiapan KPS yang dikembangkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). Penilaian faktor kunci sukses didasarkan pada nilai rata-rata 1-5 pada skala Likert. Lima faktor kunci sukses yang dianggap sebagai faktor paling penting adalah komitmen untuk menjaga kelangsungan kebijakan sektor jalan tol, komitmen politik untuk transparansi keuangan publik dan swasta, pelaksanaan pengadaan Pemerintah yang adil dan transparan, respon Pemerintah terhadap badan usaha sektor jalan tol dan kemampuan Pemerintah menangani masalah praktik korporasi dan korupsi. Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik dalam penilaian antara kelompok responden, yaitu kepercayaan bisnis tinggi, lahan kerja untuk keahlian khusus sesuai kebutuhan pada sektor jalan tol dan pembatasan pengembalian keuntungan pada pengusahaan jalan tol. Sebagai konklusi, penelitian menyisakan beberapa masalah penting yang dapat menjadi masukan untuk penelitian di masa yang akan datang.