Peran modal pemerintah terhadap pertumbuhan produk domestik bturo Indonesia selama 1973-1994

Abstract

Setelah mencapai kemerdekaannya, bangsa Indonesia berusaha mewujudkan cita-citanya, antara lain yaitu memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga suiit untuk berkonsentrasi dalam pembangunan ekonomi. Pada periode 1945-1965, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, bahkan pada tahun 1960-1965 pertumbuhan pendapatan per-kapita Indonesia adalah negatip. Mulai tahun 1969, Pemenntah Orde Baru bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional, dengan titik berat pembangunan di bidang ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang pertama, meliputi tahun 1969-1993. Pada tahap awal pembangunan nasional, peranan pemerintah sangat besar. Sumber pembiayaan pembangunan sebagian besar berasal dari hasil ekspor minyak bumi dan bantuan luar negeri. Pada tahun 1983, harga minyak bumi di pasaran dunia turun, sehingga pendapatan pemerintah dari minyak bumi menurun. Sejak saat itu pemerintah mulai melakukan serangkaian deregulasi untuk mendorong sektor swasta agar dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti besarnya peran Modal Pemerintah temadap pertumbuhan PDB selama tahun 1973-1994, dibandingkan dengan input-input lainnya yaitu Modal Swasta dan Tenaga Kerja. Dengan menggunakan fungsi produksi Translog, dimana PDB sebagai output dan Modal Swasta, Tenaga Kerja serta Modal Pemerintah sebagai input, ingin dicari faktor input mana yang mempunyai elastisttas terbesar temadap pertumbuhan output, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan kebijakan Pemerintah. Berdasarkan hasil estimasi dan anaUsis yang telah dilakukan, Model Translog Lengkap yang diajukan sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam tesis ini ternyata kurang sesuai dengan data yang tersedia, karena adanya masalah kolinieritas-ganda. Hasil uji-F dan uji-t model ini adalah significant untuk semua variabel bebasnya. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1983, telah terjadi pergeseran peran dari Modal Pemerintah (yang mempunyai peran positip terhadap pertumbuhan Ekonomi pada tahun 1973-1982) kepada Modal Swasta yang sejak awal memang positip tetapi menurun, dan kemudian sejak 1984 positip dan terus meningkat. Sejak tahun 1983 pula, pemerintah melalui serangkaian kebijakan Deregulasi yang terus menerus dilaksanakan, telah berkurang perannya dalam pertumbuhan ekonomi, dan digeser oleh sektor Swasta yang selanjutnya memegang peranan yang positip dan terus meningkat dalam pertumbuhan ekonomi. Jika laju pertumbuhan input sesuai tahun 1990-1994 maka output tahun 1995-2004 akan meningkat namun peningkatannya semakin menumn. Laju pertumbuhan output periode tersebut yaitu sebesar 3.67% per-tahun. Jika laju pertumbuhan output ingin dipertaliankan pada tingkat 6 % per-tahun dan laju pertumbuhan input Modal Pemerintah, Tenaga Kerja dan Teknologi sama seperti tahun 1990-1994, maka laju pertumbuhan Modal Swasta pada periode tersebut harus mencapai minimal 10.24485 % per-tahun. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran atau masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan pembangunan, yaitu: 1. Produktivitas Tenaga kerja perlu dipertahankan dan ditingkatkan, agar peran yang positip terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan . Misalnya melalui pelatihan kerja, peningkatan kesehatan, ketrampilan, gizi makanan yang lebih baik, dan lain-lain. 2. Agar sektor Swasta yang mempunyai peran positip dan semakin meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi dapat semakin berkembang, pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif agar para pengusaha semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di dalam negeri, dan bukan kebalikannya yaitu menanamkan modalnya diluar negeri. 3. Semakin berkembangnya peran sektor swasta dan semakin berkurangnya peran sektor pemerintah, perlu disertai kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan pemerataan pendapatan. Kebijakan tersebut antara lain yaitu pajak yang bersifat progresif dan peraturan perburuhan yang dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh, dan pemerataan kesempatan berusaha, terutama bagi pengusaha kecil. Pengusaha kecil perlu dilindungi dan didukung agar dapat lebih berkembang. 4. Sektor pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya agar dapat mempunyai peran yang positip dalam pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek yang akan dilaksanakan perlu dievaluasi secara cermat, mana yang betul-betul relevan dan produktif terhadap pertumbuhan output nasional. 5. Dengan adanya perkembangan teknologi baik dibidang hardware maupun software, maka manajemen input-input yang digunakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar penggunaan input-input lebih efisien dan lebih produktif sehingga dapat lebih berperan dalam pertumbuhan output.