From Centralization of Control to Pluralistic Forms of Policy-Making and Implementation : Case Studies of Two Forest Development Programs in East Kalimantan

Abstract

Tujuan utama penelitian ini adalah membahas ciri-ciri pokok pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sektor kehutanan khususnya yang berkaitan dengan dimensi lingkungan hidup. Unsur-unsur sosial dan ekologis dianggap esensial dalam mendifinisikan konsep "sustainable forest management". Pengertian "governance" dalam sektor ini mencakup kompartementalisasi birokratis di tingkat pusat, hubungan pemerintah pusat dan daerah, dan hubungan antara pemerintah swasta. Melalui studi perbandingan yang dilakukan secara "time series" maupun perbandingan antara dua program pembangunan ditemukan bahwa sentralisasi kontro, yang berlebihan maupun hambatan untuk pencapaian tujuan pemerintah. Karena itu pendekatan yang lebih pluralistik dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah perlu dipertimbangkan.