Abstract:
Dalam upaya mencapai negara yang bersih dari korupsi, pemerintah telah menerapkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi kebingungan terkait penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan implikasi dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap anggota TNI yang terlibat dalam korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK memberikan dampak yang cukup besar dalam mengungkap dan mengadili pelaku korupsi di lingkungan TNI, namun juga menghadapi tantangan seperti resistensi dari institusi dan masalah yurisdiksi hukum. Penelitian ini juga membahas upaya kerjasama antara KPK dan TNI dalam pemberantasan korupsi serta memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas operasi di masa mendatang. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi di kalangan TNI.
