• Keberadaan Tari Buyung Sebagai WBTB dan Karya Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan 

  Betaria, Michelle Debora (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan bagian dari bentuk kekayaan intelektual dengan sifat kepemilikan bersama oleh komunitas asal atau masyarakat adat yang dikenal dengan istilah Indigenous People. Terbentuknya KIK ...
• Analisis pertimbangan hakim dalam menentukan unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

  Tobing, Huan Carlos Banuarea (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Merek merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia. Untuk mendapatkan perlindungan, merek harus didaftarkan terlebih dahulu. Dalam mendaftarkan merek, terdapat unsur yang sangat penting untuk ...
• Analisis sengketa merek KASO dengan KasoMAX dalam pembatalan pendaftaran merek KasoMax : studi kasus Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst 

  Hanifadzan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Penelitian ini menganalisis sengketa hukum antara PT Tatalogam Lestari, pemilik merek "KASO," dan Tedi Hartono, pendaftar merek "KasoMAX," berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 115/Pdt.Sus-Merek/2022/P ...
• Analisis tantangan penegakkan hukum persaingan usaha oleh KPPU terhadap Artificial Intelligence (AI) dalam konteks algoritma harga : tinjauan berdasarkan Teori Stucke 

  Farhan, Lalu Muhammad Diaz (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Perkembangan teknologi menyebabkan berkembangnya istilah ekonomi digital yang merubah cara masyarakat dan pelaku usaha dalam berbisnis. Salah satu perubahannya adalah melalui penetapan harga oleh pelaku usaha yang dilakukan ...
• Kajian terhadap asas kemudahan berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan akibatnya terhadap kewajiban pengurus di bidang hukum keselamatan kerja 

  Viona, Vinensia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Undang-Undang Cipta Kerja yang menerapkan asas kemudahan berusaha bertujuan salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja. Di samping tujuan tersebut, undang-undang ini justru menjadi polemik karena terdapat banyak potensi ...
• Pertanggungjawaban hukum bank dan upaya hukum nasabah yang mengalami kebocoran data pribadi akibat serangan Ransomware 

  Sasrawan, Alexius Marvel (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Digitalisasi layanan perbankan di Indonesia mempermudah akses nasabah dalam menggunakan layanan perbankan, namun di sisi lain meningkatkan risiko kebocoran data pribadi akibat serangan siber, seperti ransomware. Penelitian ...
• Pemaknaan sifat Constitutional Importance Lembaga Negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU IV/2006 

  Fabian, Kenzie Remmy (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Setelah amandemen UUD NRI 1945, muncul berbagai lembaga negara baru, salah satunya adalah lembaga negara yang bersifat independen. Penelitian ini membahas konsep constitutional importance lembaga negara dalam konteks ...
• Kajian yuridis-sosiologis mengenai efektivitas ketentuan atribusi hak pengelolaan Hutan Bowosie dalam PerPres Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores dihubungkan dengan pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat 

  Mongko, Silvianus Musmuliadi (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Pada April 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Perpres ini memuat ketentuan berkaitan dengan pembentukan Badan Otorita Pariwisata ...
• Perbandingan terhadap mekanisme pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung serta keselarasannya dengan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 

  Zuwanda, Said Sadam (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Penelitian ini membahas mekanisme pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA). Penelitian berfokus pada analisis sejauh mana mekanisme ...
• Tinjauan yuridis transaksi efek Over the Counter di Pasar Modal berdasarkan Disclosure Principle 

  Fuadi, Azriel Daffa Naufal Al (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Indonesia terus berupaya mendorong pembangunan nasional melalui sektor keuangan yang kuat dan seimbang, seperti melalui Pasar Modal. Pasar Modal memungkinkan transaksi jual beli putus saham untuk dilakukan baik dalam bursa ...
• Upaya hukum Hybo Entertainment terhadap penjualan karya cipta derivatif di sebuah tempat perdagangan konvensional dan sistem elektronik berbasis User Generated Content ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

  Jamal, Sadira Citra Andara (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Legal Memorandum ini membahas mengenai permasalahan hak cipta karya derivatif antara sebuah perusahaan dari Korea Selatan di bidang hiburan yaitu Hybo Entertainment, dan sebuah tempat perdagangan berasal dari Indonesia ...
• Pemberian kewenangan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan Ideologi Pancasila ditinjau berdasarkan prinsip konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

  Jia, Loo Jia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Pembinaan haluan ideologi Pancasila pada kenyataan nya masih menimbulkan pro dan kontra terlebih lagi pembinaan ini dipegang kekuasaannya oleh Presiden yang sampai saat ini masih belum jelas pembatasaan terhadap kewenangannya, ...
• Pengembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional melalui Constitutional Complaint 

  Rachmat, Edward Felerian (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Perkembangan teori constitutional complaint di Indonesia mencerminkan kebutuhan akan penguatan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam sistem hukum nasional. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki mekanisme ...
• Diskrepansi penetapan sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan Pasal 603 dan ketentuan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

  Dzikriatulhaq, Zulfa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Seperangkat aturan sangat diperlukan keberadaannya untuk mengatur suatu negara. Seringkali hukum dinilai ketinggalan zaman, tetapi tak jarang pembaharuan hukum yang dilakukan juga tidak sesuai dengan kebutuhannya. Pembaharuan ...
• Tinjauan yuridis kredit karbon dalam perdagangan karbon sebagai jaminan kebendaan ditinjau dari hukum kebendaan di Indonesia 

  Hartono, Christabel Renee (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Kredit karbon saat ini tengah aktif diperdagangkan dalam kegiatan perdagangan karbon. Dengan membeli kredit karbon, perusahaan menjadi diperbolehkan untuk melakukan hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan, yaitu ...
• Urgensi ratifikasi protokol opsional untuk konvensi perserikatan bangsa-bangsa melawan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat (Optional Protocol to the United Nation Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment) dikaitkan dengan tujuan pemidanaan di indonesia 

  Manurung, Dina Amelia Stefania (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya praktik penyiksaan telah diupayakan melalui ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan ...
• Tindakan hukum perdata yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh tanggung jawab hukum atas game yang dibeli pada lokapasar Shopee ternyata mengandung virus 

  Simarmata, Agripa Benedicta (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Shopee merupakan salah satu marketplace atau loka pasar yang cukup populer di Indonsia saat ini. Berbagai macam produk dijual dalam Shopee ini, baik secara fisik maupun digital. Adanya produk digital yang dijual di Shoopee ...
• Analisis yuridis tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Nodweer Excess) terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn 

  Jenni (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Pembelaan diri/ Nodweer adalah salah satu tindakan pembelaan diri/ self defense yang dilakukan oleh korban dalam melindungi dirinya ketika menghadapi serangan. Namun, apabila pembelaan diri yang dilakukan berlebihan dan ...
• Analisis penyelesaian sengketa keterlambatan pembayaran upah pemain sepak bola di Indonesia melalui prosedur penyelesaian sengketa National Dispute Resolution Chamber (NDRC) 

  Musthofa, Fadhil (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Penelitian ini membahas permasalahan keterlambatan pembayaran upah pemain sepak bola di Indonesia yang berdampak pada kesejahteraan pemain, stabilitas klub, dan citra sepak bola nasional. Fokus utama penelitian adalah ...
• Analisis hukum terkait tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung 

  Alexandra, Valerie (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Kemacetan lalu lintas di Kota Bandung telah menjadi masalah serius yang mengganggu kelancaran pergerakan masyarakat, baik yang menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat, ...
• Penataan pengaturan upaya hukum keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga non struktural yang bersifat independen dalam sistem peradilan di Indonesia 

  Federick, Livia Nathania (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Ada beberapa ketentuan yang mengalami perubahan dalam lingkungan persaingan usaha akibat dari diberlakukan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...
• Tinjauan yuridis terhadap pengungkapan kode sumber program komputer yang bersifat rahasia ke dalam ChatGPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

  Permadi, Keyzhia Alika Putri (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Rahasia dagang adalah salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD). Perkembangan teknologi berbasis AI saat ini menimbulkan ...
• Perbandingan Pasal 425 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemanfaatan Anak untuk pengemisan dengan Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

  Khoerunnisa, Shalsabila (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Ketentuan dalam Pasal 425 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan anak untuk melakukan pengemisan. Ketentuan ...
• Kajian yuridis terhadap pemberhentian Direksi Perseroan terbatas berdasarkan alasan lain yang dianggap tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 

  Horman, Christian Jonathan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang berbunyi “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan ...
• Pelindungan hukum merek pada PT Kandila dalam menghadapi persamaan merek pada pokoknya : sebuah Legal Memorandum 

  Pinggala, Veval Althaf (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  “KANDILA” merupakan merek cokelat yang telah ada sejak 1990 di Singapura dan telah terdaftar di beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan juga Filipina. Diproduksi pertama kali di ...

View more