Perlindungan pemenuhan hak identitas anak pekerja migran asal Indonesia yang tidak beridentitas(Undocumented Children) di Malaysia

Abstract

Dalam Konvensi Hak Anak, dijelaskan bahwasannya setiap anak berhak atas identitas, kesehatan yang layak, dan juga mendapatkan pendidikan dan sudah menjadi kewajiban negara berperan sebagai pemenuh hak-hak ini. Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak identitas bagi anak pekerja migran asal Indonesia yang tidak beridentitas di Malaysia. Dalam konteks migrasi, anak pekerja migran Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan hak-haknya, termasuk hak identitas. Hak identitas menjadi salah satu pintu penting dalam memenuhi pemenuhan hak mereka. Metode yang digunakan untuk menganalisis masalah ini yakni menggunakan metode yuridis normatif dengan melihat Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab anak pekerja migran asal Indonesia yang tidak beridentitas di Malaysia kesulitan dalam mendapatkan identitas dikarenakan status kewarganegaraan orang tua mereka yang tidak jelas. Terdapat banyak faktor mengapa status orang tua mereka tidak jelas, yakni karena status pernikahan mereka yang tidak sah secara hukum, maupun faktor migrasi yang menyebabkan mereka menetap dan memiliki anak di Malaysia namun tanpa identitas. Selain juga para orang tua tercederai hak-hak mereka, anak pun terdampak akan hal yang sama. Adapun dampak yang dirasakan yakni kurangnya pelindungan dan pemenuhan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan seperti tidak terpenuhinya akses ke pelayanan kesehatan, tidak dapat mengenyam dan mendapatkan pendidikan, serta diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Baik Indonesia dan Malaysia memiliki sikap yang berbeda terhadap menanggapi masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kedua negara menyikapi masalah ini dan mencari rekomendasi pelindungan yang lebih efektif bagi anak pekerja migran Indonesia yang tidak beridentitas di Malaysia yang dapat dilakukan oleh perwakilan Indonesia di Malaysia termasuk melalui pengembangan program-program yang meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam mempertahankan hak-haknya.