Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi efek Offshore Product berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan

Abstract

Pembahasan mengenai offshore banks atau dikenal juga dengan perbankan lepas pantai sangat jarang dijumpai pembahasannya dikalangan akademisi maupun umum. Berbicara mengenai offshore banks, salah satu jenis perbankan ini biasanya hanya ditemukan di beberapa daerah yang telah memberikan izin dan memiliki kebijakan yang pasti untuk mendirikannya. Dikenal dengan jenis perbankan yang memiliki mekanisme tersendiri, offshore banks memberikan keuntungan yang menarik investor untuk bertransaksi atas produk-produk dari perbankan lepas pantai ini. Penawaran atas offshore products atau dikenal dengan produk perbankan lepas pantai umumnya ditawarkan dalam bentuk efek yang dapat di investasikan oleh publik. Dalam rangka pemasaran atas penawaran efek offshore products di Indonesia, perlu kepastian dan perlindungan hukum bagi investor dalam bertransaksi investasi dengan bentuk offshore product. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan atas offshore product yang ditawarkan kepada publik agar investor maupun masyarakat di sektor jasa keuangan. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Data sekunder yang telah disusun secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni berdasarkan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hierarki perundang-undangan, dan mewujudkan kepastian hukum. Melalui penulisan ini, pembahasan akan pentingnya suatu kerangka hukum dalam mengatur transaksi atas efek offshore product di Indonesia menjadi urgensi utama.