Makna Presidential Threshold dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

Abstract

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan. Namun sistem pemerintahan presidensial memiliki dua masalah bawaan yakni ketika Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen, maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan stabil karena akan tercipta situasi pemerintahan yang terbelah (divided government). Namun disisi lain, ketika seorang presiden memiliki atau mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, maka seorang presiden akan dengan leluasa melaksanakan kekuasaannya (majoritarian tendency). Selain itu, terdapat beberapa pandangan ahli yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan sistem kepartaian multipartai merupakan perpaduan yang kurang sempurna. Presidential threshold kemudian mulai diberlakukan sejak pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004 dengan harapan mampu menjawab persoalan-persoalan yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian kali ini akan mengkaji dan menganalisis ketentuan presidential threshold untuk menemukan maknanya bagi sistem pemerintahan presidensial Indonesia serta pengaruhnya terhadap hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif.