UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2020
→
Browsing 2020 by Title

Browsing 2020 by Title

Now showing items 99-118 of 135

Sanksi pemecatan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia ditinjau dari hak atas pekerjaan sebagai hak asasi manusia

Astrid, Veronica (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu Anugrah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Hakekat ...
Sanksi pidana penjara dan alternatif pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam hukum pidana di Indonesia

Natasya, Dessita (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Tindak pidana bisa saja terjadi pada siapa saja termasuk juga terhadap lanjut usia. Tindak pidana yang diketahui dapat terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja biasanya secara umumnya dapat berujung pada hukuman penjara ...
Status hukum dan pertanggungjawaban Private Maritime Security Company (PMSC) berdasarkan hukum internasional

Supriyadi, Ardita Chendriyani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 berisi ketentuanketentuan mengenai pranata hukum laut internasional yang di dalamnya juga mengatur pembagian laut menjadi zona maritim. UNCLOS 1982 mengatur ...
Studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor NO: 730/K/Pdt/2018 dikaitkan dengan hak alimentasi

Junarsa, Rayhan Ariandita (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)
Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 529/K/PDT.SUS/2017 tentang Actio Pauliana dalam hukum kepailitan terkait restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh debitor pailit

Fauzia, Ayunda (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Actio Pauliana dalam hukum kepailitan merupakan doktrin yang diakomodir dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU guna mengimplementasikan tujuan dari hukum kepailitan. Pada prakteknya, penggunaan pranata hukum ini masih ...
Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran gigi dan hak tukang gigi di Indonesia

Alfara, Grecita (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis bahwa manusia memiliki hak-hak asasinya yang wajib untuk dilindungi negara, dua dari hak asasi tersebut adalah hak atas kesehatan dan hak atas pekerjaan ...
Studi kasus Putusan Nomor 191/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.jo.Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 246/PDT/2011/PT DKI.jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 3409K/PDT/2012 jo.Putusan peninjauan kembali Nomor 182 PK/Pdt/2017 mengenai Hak Servituut yang membebani hak guna bangunan

Satrio, Tiana Azalia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Studi kasus ini menganalisis Putusan Pengadilan terkait Hak Servituut yang membebani Hak Guna Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keunikan yang terdapat dalam sengketa pertanahan di Indonesia. ...
Submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 Nautical Miles di Lautan Pasifik sebelah Utara Papua

Rahmadanti, Hanisa Tri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

UNCLOS 1982 memberikan peluang terhadap negara pantai untuk melakukan ekstensi landas kontinen di luar 200 nautical miles namun tidak lebih dari 350 nautical miles yang diajukan kepada CLCS. Salah satu negara pantai yang ...
Tanggung jawab hukum presiden dalam pengerahan Tentara Nasional Indonesia untuk operasi militer perang berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Santiadi, Kenny (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan perang yang dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tiga angkatan perang di Indonesia perlu dilakukan dalam kerangka negara hukum. ...
Tindak pidana penghilangan orang secara paksa yang dilakukan oleh negara di Indonesia

Christofell, Zefaldi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Manusia sebagai makhluk sosial berdasarkan hukum diakui eksistensinya sebagai subjek hukum. Sejak bernyawa, manusia dianugerahi dalam hidupnya hak untuk hidup. Hak ini kemudian berkembang dan meluas penghormatannya sehingga ...
Tindakan dugaan manipulasi pasar berupa penciptaan gambaran semu atau menyesatkan pada harga efek di pasar sekunder

Christian, Yolensius Michael (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

Pasar modal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena beberapa tahun kebelakang Pemerintah gencar membuka akses pasar modal seluas-luasnya dan melakukan edukasi ...
Tindakan hukum yang dapat dilakukan pekerja menghadapi masalah pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan tidak mampu membayar gaji dan masa percobaan yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian kerja

Salshabila, Keisha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Penulisan hukum ini menganalisis tentang Citra Soemitro mendapatkan tawaran pekerjaan dari mantan rekan kerjanya, yaitu Aris M yang merupakan pengusaha yang bergerak di bidang akuntasi perpajakan (tax accounting) berbentuk ...
Tinjauan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor barang elektronik dikaitkan dengan peran penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Bandung

Krisiyana, Alicia Merizka Putri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Kejahatan tindak pidana penyelundupan dari luar negeri ke dalam negeri menjadi masalah yang tidak mudah dihilangkan begitu saja, terutama menyangkut barang-barang yang bernilai tinggi seperti barang elektronik. Masih ...
Tinjauan penggunaan teknologi drone sebagai alat pengangkut kargo dilihat dari sudut pandang Peraturan Hukum Penerbangan Nasional dan Internasional

Taufiq, Fadil (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Drone merupakan sebuah alat yang terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah, drone juga mulai digunakan oleh pihak perusahaan transportasi dan domestik untuk pengangkutan barang. Berdasarkan hukum yang ...
Tinjauan terhadap penyalahgunaan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 JO. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Rahadian, Ryano (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan suatu fasilitas likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum yang mengalami kesulitan likuiditas. Penyaluran BLBI didasarkan oleh perjanjian utang-piutang ...
Tinjauan terhadap perjanjian pembiayaan antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil

Djoenardi, Grace Angelica (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Perjanjian pembiayaan dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana yang dibutuhkan dalam melakukan usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, debitur harus menjaminkan barang ...
Tinjauan terhadap substansi dan konsekuensi pengaturan perjanjian penarikan diri pasca keluarnya negara anggota dari Uni Eropa

Sarjono, Adriana Rachel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Pasal 50 Perjanjian Lisbon menyebutkan bahwa penarikan diri negara anggota disertakan dengan perjanjian penarikan diri. Perjanjian penarikan diri dijelaskan dalam Pasal 50 sebagai perjanjian yang mengatur mengenai hubungan ...
Tinjauan terhadap unsur menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme dalam Pasal 107A, 107C, dan 107D Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dikaitkan dengan asas legalitas dan hak kebebasan berekspresi

Simamora, Olivia Fitri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Cita – cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang hidup dan berdiri berdasarkan dasar negara (Pancasila) merupakan suatu keinginan yang luhur dan mulia. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang ...
Tinjauan yuridis kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak waris anak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam

Hermasuri, Chindy Tuffahati (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Pembatalan perkawinan atau fasakh tidak dapat terjadi dengan sendirinya, namun harus melalui pengajuan ke Pengadilan oleh pihak-pihak yang berhak. Jaksa termasuk salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. ...
Tinjauan yuridis kepastian hukum dan kemudahan berusaha dalam penerbitan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap iklim penanaman modal di Indonesia

Ginting, Melia Priskilla Karina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Pelayanan izin merupakan salah satu faktor yang diperhatikan oleh penanam modal dalam rangka menanamkan modalnya. Dalam rangka memudahkan iklim investasi di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang ...

Now showing items 99-118 of 135

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Browsing 2020 by Title

Browsing 2020 by Title

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account