Negosiasi Timor Leste - Australia dalam penyelesaian konflik eksplorasi migas di Timor gap 2002 - 2019

Abstract

Munculnya negosiasi Timor Leste-Australia dalam penyelesaian konflik eksplorasi migas di Timor Gap merupakan sebagai fenomena baru yang terjadi diantara negara kecil dan negara besar di Asia Tenggara dan juga dunia internasional. Kekayaan sumber daya migas di Timor Gap berpotensi menghidupkan roda perekonomian Negara baik di sector politik, ekonomi, keamanan, social budaya untuk pembangunan nasional yang berawal dari pedesaan sampai ke tingkat perkotaan. Inisiatif kedua Negara untuk penyelesaian persalahan migas tersebut, karena tuntutan masyarakat, pemerintah kedua Negara dan komunitas internasional yang datang dengan berbagai pandangan diharuskan menuntas pertentangan yang sebelumnya ada hingga sekarang terkait perbedaan persepsi tentang hukum laut internasional untuk menghindari gangguan stabilitas keamanan Negara, pada para penerus Negara bangsa mulai aktif sejak 2016 sampai 2019. Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini menganalisis strategi dan peran apa saja yang dilakukan oleh Timor Leste-Australia yang melibatkan PBB untuk membicarakan persoalan migas di perbatasan maritime kedua Negara yang berawal dari perbedaan persepsi politik dan hukum laut internasional. Kemudian penulisan tesis ini menggunakan teori atau konsep konflik, kerjasama, diplomasi dan negosiasi untuk menjelaskan fenomena atau persoalan migas di Timor Gap, dari pandangan, Webster, Joseph Grieco, Sir Ernest Satow, Ronald J. Fisher, Robert O. Keohane dan Robert Axelrod, Hartman dan Oliver, Rachmadi Usman, dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian kualitatif yang diambil dari Cresswell. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa instrument politik yang digunakan Timor Leste- Australia adalah metode diplomasi dan negosiasi yang sangat kondusif dengan kehadiran PBB. Dimana PBB sebagai mediator utama dalam hal mendampingi kedua Negara dari awal perundingan hingga pada penyelesaianya dengan tandatangan kedua pihak pada tanggal 6 maret 2018 dan dilanjutkan dengan ratifikasi perabtasan maritime permanen kedua Negara pada tahun 2019.