Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Penerapan ambang batas dalam pengajuan pembatalan hasil pemilihan Kepala Daerah dalam Pasal 158 Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dikaitkan dengan penerobosan hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau berdasarkan perspektif hak asasi manusia