Browsing Law by Advisor "Bekti, R. Ismadi Santoso"

Now showing items 1-19 of 19

Efektifitas pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Kota Bandung

Hendriyana, Hendrikus (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Di Indonesia istilah hakim pengawas dan pengamat ini masih terbilang baru, sehingga untuk pengaturannya sendiri hanya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ...
Keabsahan informasi yang diberikan ahli hipnosis dalam mengungkap suatu tindak pidana dihubungkan dengan hukum acara pidana Indonesia

Wijaya, Yadie (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Dalam proses penegakan hukum pidana ada banyak serangkaian tindakan yang harus dilakukan salah satunya adalah penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik sesuai undang – undang untuk mengumpulkan ...
Kewenangan perlindungan pelapor tindak pidana (Whistleblower) dalam hukum acara pidana Indonesia

Kartasasmita, Rangga Perbawa Raharja (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Tindak pidana di Indonesia semakin hari semakin kompleks dan sulit untuk dibongkar, hal ini secara tidak langsung mempengaruhi proses hukum acara pidana di Indonesia yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui Kitab ...
Konsepsi hakim pemeriksaan pendahuluan dengan praperadilan yang diatur di dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Utama, Nyoman Trijaya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai saksi korban dalam proses penyidikan di Polrestabes Bandung

Marbun, Hermon Ferdinan Mauliate (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penyandang Disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan sebuah kondisi seseorang yang mengalami kehilangan fungsi (fisik dan mental), baik sebagian maupun keseluruhan. Penyandang ...
Peran Direktorat Jendral Bea Cukai dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan impor pakaian bekas

Said, Fitriyah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)
Perlindungan hukum terhadap jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kewenangan penuntutan

Srihariputra, Dwi Estu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam suatu proses persidangan tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang akan ditemui, baik hambatan tersebut datangnya dari luar pengadilan atau saat persidangan berlangsung. Padahal untuk urusan bercara ...
Perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia

Amelita, Siti Roza (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Skripsi ini membahas mengenai persyaratan ideal yang seharusnya dipenuhi oleh seseorang agar dapat menjadi seorang justice collaborator serta bentuk perlindungan yang ideal bagi justice collaborator dalam tindak pidana ...
Tinjauan hak imunitas advokat ketika melakukan pembelaan terhadap klien dikaitkan dengan Obstruction of Justice dalam tindak pidana korupsi

Yanti, Christie Eva (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis terkait Hak Imunitas Advokat mencakup pengertian, keberlakuan, dan kekurangannya serta kaitannya dalam penggunaannya oleh Advokat. Selain itu, hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ...
Tinjauan tentang konsekuensi putusan praperadilan yang tidak dilaksanakan oleh penyidik

Priyono, Septian Eka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan ...
Tinjauan terhadap hakim pemeriksa pendahuluan sebagai pengganti pra peradilan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Cantigi, Tiffany Gusni Ayu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) memang patut diapresiasi karena ketika dibuat pada tahun 1970-an sampai dengan diundangkannya pada tahun 1981, Kitab ...
Tinjauan terhadap penggunaan Sound Booster Motor dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan

Manullang, Wang Tao Bicton (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis penggunaan istilah “kebisingan suara” menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dengan Peraturan Pemerintah Nomor ...
Tinjauan yuridis normatif unsur menguasai dan memiliki Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika

Thomas, Rifi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pengedaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu masalah hokum yang menjadi perhatian oleh pemerintah indonesia. Pengaturan tentang Peredaran gelap Narkotika termuat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal ...
Tinjauan yuridis tanggung jawab penyidik POLRI terhadap pengadaan barang bukti yang tidak benar dan upaya hukum yang dapat dilakukan korban dikaitkan dengan tindak pidana narkotika

Cornelis, Manuel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu musuh terbesar bagi Negara Indonesia, karena merusak generasi muda bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha memerangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika ...
Tinjauan yuridis terhadap kerugian Badan Usaha Milik Negara berbentuk PT. Persero dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Utami, Isni Amalia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pertentangan mengenai kerugian keuangan negara yang ditanamkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk PT. Persero masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum. Beberapa perbedaan diantaranya dikemukakan ...
Tinjauan yuridis terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan penyalah-gunaan dan/atau penodaan agama dalam kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana

Sirwiliya, Shilvy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Masalah agama merupakan masalah sensitif maka penodaan agama tidak saja sebatas permasalahan individu maupun kelompok agama, melainkan juga mengancam ketentraman serta persatuan kehidupan bernegara. Pengaturan lebih jauh ...
Tinjauan yuridis terhadap penahanan pelaku residivis dalam tindak pidana ringan

Rismanda, Nanda Restu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Skripsi ini membahas mengenai Tinjuaan Yuridis Terhadap Pelaku Residivis Dalam Tindak Pidana Ringan. Dalam hal ini pelaku tindak pidana ringan atau yang disebut dengan tipiring melakukan tindak pengulangan pidana atau ...
Tinjauan yuridis terhadap peninjauan kembali (herziening) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Fauzie, Andrew Ryan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap "inkracht van gewisjde". Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa upaya hukum ...
Tinjauan yuridis terhadap penyimpangan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terkait Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Siahaan, Anasthasya M. Caroline (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi ...

Now showing items 1-19 of 19

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Community
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Browsing Law by Advisor "Bekti, R. Ismadi Santoso"

Browsing Law by Advisor "Bekti, R. Ismadi Santoso"

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Community

My Account