• Pengakuan terhadap Lokika Sanggraha dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/KR/1978 dan akibatnya terhadap eksistensi hukum adat Bali 

  Prasetya, Livia Valerina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Keberlakuan Hukum Adat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18B ayat (2) dan juga pada Pasal 6 ayat (1) dan (2)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini kurang ...
• Kekeliruan kepala desa dalam menggunakan alokasi dana desa ditinjau dari sistem pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa 

  Glusevic, Natasya Stevana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Hukum Administrasi adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi yaitu hubungan antara warga Negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab hingga Negara itu berfungsi. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ...
• Batasan 40 hari untuk pengguguran janin akibat pemerkosaan dikaitkan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia 

  Fathdio, Aulia Wahyu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Maraknya kasus tindak pidana permerkosaan yang terjadi di Indonesia menyebabkan timbulnya ketidak adilan bagi para korban, ditambah lagi beberapa korban pemerkosaan setelah diperkosa mengalami kehamilan atas bayi yang ...
• Perkembangan pengaturan mengenai kedudukan harta pusaka tinggi dalam hukum adat Minangkabau 

  Djuanto, Stephanie (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Masyarakat adat Minangkabau memiliki sistem pewarisan dan kepemilikan tanah yang unik dalam bentuk harta pusaka tinggi. Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh suatu kaum secara bersama-sama, dan merupakan salah ...
• Dampak penegakan ketentuan tentang pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja anak di Desa Gufasa dan Desa Hatebicar, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat 

  Rahailwarin, Maria Wulandari (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Indonesia adalah Negara Hukum yang tujuan negaranya tertuang jelas dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dsar 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan ...
• Tinjauan yuridis pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap perdagangan virtual property dalam game online yang menggunakan mata uang asli 

  Dwiputra, Arka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Sektor pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penerimaan negara. Hal tersebut untuk pembiayaan pembangunan negara. Salah satu penerimaan pajak yang terbesar adalah melewati sektor perdagangan yang berada ...
• Kedudukan hukum surat rekomendasi gubernur dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang di kawasan Bandung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman pengendalian kawasan Bandung Utara 

  Satya, Hilman Adli (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yang memiliki fungsi vital bagi wilayah di Bandung Raya, Kawasan Bandung Utara dalam (KBU) telah mengalami penurunan fungsi akibat dari pengalihfungsian lahan secara besar ...
• Tinjauan yuridis normatif terhadap ketentuan memakai busana muslim bagi perempuan dan masyarakat non-muslim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditinjau dari kovenan hak-hak sipil dan politik serta konvensi anti-diskriminasi perempuan 

  Iskandar, Hanna Revayana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Aceh merupakan daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan ini diperoleh berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Hardi No. 1/Missi/1959/. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat Qanun. ...
• Penerapan Pasal 134 Jo 136 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh jaksa dan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada kasus atas terdakwa Eggi Sudjana 

  Soraya, Gina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Kepastian hukum merupakan suatu hal yang penting dalam penegakan hukum. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa dikenal dengan asas legalitas. Dalam perkembangan hukum ...
• Tanggung jawab dan upaya hukum pemerintah terhadap larangan ekspor pertanian kelapa sawit dan upaya terciptanya pelestarian fungsi lingkungan hidup serta peningkatan kesejahteraan petani 

  Rusmana, Muhammad Fadly (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Indonesia sebagai negara tropis dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Dengan didukung kondisi lingkungan Indonesia yang sebaran geografisnya berupa dataran rendah dan ...
• Pemulangan sukarela dan prinsip non-refoulement dalam hukum pengungsi di Indonesia 

  Pamungkas, Bintang Nur Restu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Ketidakikutsertaan Indonesia pada hukum pengungsi internasional yang tercermin dalam Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967 sebagai peraturan yang komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi, ...
• Aspek yuridis dari pelanggaran pengaturan skor dan akibat hukumnya dalam kompetisi bola basket di Indonesia 

  Cahyadi, Fiandri Imanuel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Olahraga bola basket adalah salah satu cabang olahraga yang cukup diminati oleh masyarakat di Indonesia. Minat tersebut kemudian ditingkatkan ke tingkat professional untuk mencari nafkah bagi para atlet basket demi ...
• Penegakan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan satwa buru dikaitkan dengan kegiatan berburu babi hutan di Garut dan Subang, Jawa Barat 

  Nataadmadja, Patrick (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru yang akan dikaitkan dengan kegiatan berburu babi hutan khusus nya di daerah Garut dan Subang, Jawa Barat. Mengapa kedua daerah itu yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian? ...
• Analisis yuridis atas kedudukan panti asuhan sebagai wali dan sebagai ahli waris terhadap anak sebatang kara berdasarkan hukum perdata di Indonesia 

  Sandwiadji, Muhamad Luthfyana Jody (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya anak sebatang kara yang dipelihara oleh Panti Asuhan yang memiliki harta benda yang akan di wariskan tetapi anak tersebut tidak diketahui sama sekali sanak-saudaranya ...
• Penataan kembali mekanisme mediasi perselisihan hubungan industrial untuk pembangunan hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial Indonesia di masa depan 

  Radiansyah, Hanggara Muhamad (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Ketentuan-ketentuan alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dirasa tumpang tindih dengan ketentuan-ketentuan dasar alternatif penyelesaian ...
• Analisis alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 

  Pakpahan, Glenn Christian Yohanes (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 sebagai bentuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, yang diundangkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
• Penyelesaian sengketa izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus melalui arbitrase menurut Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara 

  Kapantow, Katrin Hana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Dalam perkembangan hukum pertambangan mineral dan batubara terjadi perubahan dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan. Pada saat rezim kontrak penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal (investor) ...
• Analisis hukum tentang penggunaan senjata kimia gas klorin oleh Pemerintah Suriah terhadap warga sipil di Wilayah Dhouma, Republik Arab Suriah 

  Pratama, Reyhan Gilang (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Penulisan hukum ini akan membahas tentang penggunaan senjata kimia gas klorin yang masih dilanggar pada konflik peperangan, seperti yang digunakan oleh Pasukan Militer Pemerintah Suriah pada saat terjadinya konflik senjata ...
• Analisis perlindungan data pribadi pelanggan transportasi online oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan tanggung jawab pelaku usaha transportasi online apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pengendara transportasi online 

  Bramantyo, Raden (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Saat ini terdapat transportasi online yang digemari oleh masyarakat Indonesia, yaitu ojek berbasis online. Fenomena transportasi online ini menimbulkan masalah bagi konsumen, seperti penyalahgunaan data pribadi milik ...
• Analisis yuridis tanggung jawab pelaku usaha telepon seluler atas kelengkapan peraturan keselamatan dan pernyataan tentang penyalahgunaan telepon seluler berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Kusumawardhana, Dewa Made Mahendra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Penelitian ini mengalisis mengenai tanggung jawab pelaku usaha telepon seluler atas tidak lengkapnya peraturan keselamatan dan pernyataan tentang penyalahgunaan telepon seluler. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang ...
• Kewenangan praperadilan dalam memutus sah tidaknya penetapan tersangka dikaitkan dengan prinsip Due Process of Law dalam sistem peradilan pidana Indonesia 

  Masrur, Fikri Akbar Hadithna (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: sah atau tidaknya suatu ...
• Urgensi pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana Cyberbullying 

  Brata, Denia Putri Dhira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Perkembangan teknologi dan informasi terutama pada media internet pada saat ini berkembang dengan pesat dan berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain berbagai dampak positif, perkembangan teknologi ...
• Legalitas penenggelaman kapal asing ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

  Gumilar, Muhammad Firman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam penegakan hukum terhadap kapal perikanan asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di zona maritim Indonesia. Penegakan hukum yang dilakukan ...
• Analisis yuridis kekuatan mengikat wasiat lisan menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikaitkan dengan perwalian wasiat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

  Hutabarat, Friendly Alfrius (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini demi melanjutkan kehidupan umat manusia sebelumnya. Karena setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi, tidaklah lepas dari manusia lain yang ...
• Tumpang tindih antara Zee Indonesia dan Nine Dash Line Republik Rakyat Cina di Laut Natuna Utara 

  Siahaan, Tia Romartha Uli (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Masalah perebutan atau klaim suatu wilayah oleh beberapa negara memang menjadi suatu masalah yang rumit. Klaim suatu wilayah terhadap wilayah lain sering kali menimbulkan konflik yang berujung pada memburuknya hubungan ...

View more