• Relasi fungsi, bentuk dan makna inkulturasi arsitektur pada Gereja Santo Yohanes Rasul Somohitan 

  Daniel, Vincentius (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Inkulturasi adalah bentuk membaurnya ajaran gereja katolik dengan kebudayaan lokal. Inkultrasi menjadi bagian penting dalam penyebaran agama katolik di seluruh dunia. Di Indonesia, para misionaris Eropa yang datang semasa ...
• Kontrak baru perbankan syariah di Bank X Syariah dikaitkan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah 

  Ramadhan, Alvinanza Fersqi (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Undang-Undang Perlindungan (UUPK) Konsumen berperan sebagai undang-undang payung bagi perlindungan konsumen di Indonesia yang mengatur tentang pencantuman Klausula Baku dalam pembuatan perjanjian atau kontrak baku. ...
• Peran negara dalam pelindungan data pribadi atas kebocoran data pada sistem elektronik di Indonesia 

  Melina, Tika (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Penyelenggara sistem elektronik merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang didalamnya mengelola sistem elektronik termasuk data pribadi. Penyelenggara sistem elektronik terbagi menjadi penyelenggara sistem ...
• Pemasangan CCTV di ruang publik ditinjau dari hak pribadi sebagai hak asasi manusia 

  Maghfira, Keisha Dwi (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Dengan perkembangan teknologi, adanya perluasan terhadap hak pribadi tiap-tiap individu sebagai Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan, dengan perkembangan teknologi, mulai banyaknya penggunaan informasi elektronik yang ...
• Urgensi pembentukan konvensi internasional yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan 

  Aurelia, Novi Nursyahbani (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan tidak layar ...
• Studi kasus terhadap penetapan Pengadilan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn tentang ditolaknya permohonan perubahan jenis kelamin 

  Elvaretta, Alysia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada orang transeksual. Transeksual merupakan bagian dari transgender tetapi yang membedakannya adalah transeksual lebih sering mengubah bagian tubuh dan organ kelamin mereka dibanding ...
• Analisis pertanggungjawaban pidana korporasi multinasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat dari perspektif Rome Statute of the International Criminal Court 

  Imantaka, Genesius Kusuma (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Dari perspektif Rome Statute of the International Criminal Court korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sebab korporasi sendiri bukan menjadi subyek yurisdiksi International Criminal Court. ...
• Kajian yuridis terhadap pengaturan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) bagi perusahaan publik dalam menjaga keberlangsungan perusahaan 

  Hasna, Jihan Nabilah (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dewasa ini semakin diminati di Indonesia. Akibat dari pandemi serta adanya globalisasi ekonomi, pemerintah semakin gencar dalam mengingatkan ...
• Penerapan prinsip mengenal nasabah pada Fintech Peer to Peer Lending dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang 

  Hergitha, Kezia Trista (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Peer to Peer Lending merupakan bagian dari Financial Technology untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui teknologi informasi. Sebagaimana tujuan Financial Technology, Peer to Peer Lending memberikan ...
• Penerapan sertifikat halal katering pabrik bagi konsumen kasus di perusahaan bersertifikat halal dan perusahaan yang belum bersertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal 

  Febrian, Cindy Clarissa Gabriela (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, setiap pemasaran produk harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, diperlukan adanya jaminan bahwa produk yang dikonsumsi adalah ...
• Analisis yuridis terhadap perlindungan konsumen masker kain yang membeli melalui platform e-commerce pada masa pandemi Covid-19 

  Kusnadi, Kevin (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan situasi kedaruratan medis yang saat ini sedang melanda tatanan kehidupan masyarakat global, termasuk di Indonesia. Penggunaan masker kain merupakan salah satu langkah ...
• Perlindungan hukum terhadap korban peradilan sesat (Wrongful Conviction) yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dalam kerangka asas Litis Finiri Oportet 

  Siadari, Riris Stephani (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Proses peradilan (pidana) seharusnya memang menjadi sarana yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat (adjudication as tool of social conflict resolution). Namun dalam prakteknya ternyata ...
• Perbandingan pengaturan karya sinematografi di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Singapore Copyright Act (Chapter 63) 

  Wijaya, Tania (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Karya sinematografi bukan lagi hak yang asing di kalangan seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya di indonesia, tapi juga di seluruh dunia mengakui bahwa karya sinematografi merupakan ciptaan yang harus dilindungi. Pelanggaran ...
• Keterwakilan perempuan asli Papua dalam Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui mekanisme pengangkatan 

  ELL, SANTA FELICITA IMACULATA (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Dalam realitas politik saat ini di seluruh dunia, persoalan mengenai eksistensi dan keterwakilan perempuan di dalam proses pembuatan kebijakan adalah hal yang cukup penting dan perlu mendapat perhatian khusus. ...
• Perlindungan hukum berkaitan dengan hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan 

  Hermawan, Firza Ayudya (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Indonesia dalam UUD 1945 memberikan jaminan pemenuhan hak konstitusional, baik bagi perseorangan maupun bagi suatu kelompok. Dalam UUD 1945 ini diberikan penjaminan terhadap keberadaan dan hak tradisional, termasuk di ...
• Analisis yuridis penggunaan tanda tangan elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dihubungkan dengan Pasal 15 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris 

  Naibaho, Fernesto Andreas Jose (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Kehidupan manusia senantiasa mengalami perkembangan menuju arah yang lebih maju. Teknologi yang digunakan manusia semakin canggih dan membuat adanya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang semula melakukan ...
• Tinjauan yuridis pelanggaran hak merek terhadap tindakan penggunaan merek untuk nama domain tanpa izin berdasarkan Undang–Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis 

  Pratama, Muhammad Farhan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Nama domain adalah sebuah nama untuk menyederhanakan alamat IP dimana penggunaanya berkembang menjadi identitas dalam bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan nama merek, hal ini memunculkan sebuah penggunaan merek untuk ...
• Pengaturan netralitas PNS sebagai pegawai ASN terkait hak politik warga negara ditinjau dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

  Agnita, Bunga (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan ...
• Penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada korporasi yang tidak dijadikan terdakwa dalam proses persidangan tindak pidana korupsi 

  Imanuel D.M., Justin Felix (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Praktik tindak pidana korupsi merupakan praktik yang membawa kerugian yang sangat besar bagi negara. Maka dari itu jika kita melihat kedalam tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri kita dapat menemukan ...
• Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan larangan peredaran barang cetakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

  Pandu, Timothy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara dalam cabang kekuasaan eksekutif niscaya memiliki wewenang untuk menjamin terjaganya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Salah satu wewenang itu adalah pengawasan ...
• Analisis pertimbangan hakim mengenai Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi 

  Utami, Triani Putri (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Terdakwa Hendra Iskandar pada hari, tanggal, bulan, dan jam yang tidak diingat secara pasti, sekira tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam tahun 2018 di Kampung Cikempong, Pekansari, ...
• Analisis yuridis perlindungan pengguna jasa arsitek atas jasa arsitek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Philberta, Teresha Agrivinna (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Diperlukan banyak pertimbangan saat hendak membangun hunian untuk pribadi maupun keluarga, terutama dalam hal desain untuk menunjang kenyamanan dengan memadukan antara daya tahan, keindahan dan kegunaan. Arsitek merupakan ...
• Analisis dasar gugatan konsumen atas kerugian akibat tindakan filler oleh klinik kecantikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

  Maxentia, Raissa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Tindakan filler adalah tindakan kedokteran yang sedang marak dilakukan oleh kaum hawa. Tujuannya adalah untuk membuat bagian wajah yang dilakukan filler tersebut menjadi lebih terisi seperti hidung yang lebih mancung dan ...
• Analisis yuridis terhadap jabatan rangkap komisaris dan dewan pengawas BUMN dalam perspektif hukum persaingan usaha Indonesia 

  Sari, Kurnia Ambar (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Hukum persaingan usaha Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah melarang Komisaris atau Direksi suatu perusahaan untuk merangkap dua ...
• Dispensasi nikah bagi pihak wanita masih dalam masa tunggu bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan 

  Darma, Abednego Parlindungan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Perkawinan merupakan suatu cara dimana manusia disatukan secara resmi dengan agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, agar dengan demikian seorang pria dan seorang wanita dapat merayakan rasa cintanya dan memperjelas ...

View more