• Pertanggungjawaban perdata penanggung jawab aksi unjuk rasa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan massa aksi unjuk rasa 

  Laksono, Demak Setio (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Aksi unjuk rasa atau demontrasi merupakan salah satu bentuk dalam menyampaikan aspirasi seseorang dan dilindungi hukum di Indonesia karena bagian dari Hak Asasi Manusia. Pada praktiknya banyak penyampaian pendapat yang ...
• Pelaksanaan proses asesmen di tingkat penyidikan sebagai upaya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika 

  Girsang, Grace Madeart (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan yang ditemukan dalam pemberian tindakan rehabilitasi kepada Penyalahguna Narkotika di Indonesia. Dalam usaha untuk memberantas masalah penyalahgunaan narkotika, Pemerintah ...
• Pengawasan terhadap keberadaan lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

  Nintha, Lidya Charina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia dibentuklah suatu lembaga negara baru, yakni lembaga negara independen. Lembaga negara independen merupakan lembaga negara yang secara institusional maupun fungsional ...
• Kriteria perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional secara kasuistis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 

  Hasna M, Qonitah Nur (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dalam bentuk undangundang dan peraturan presiden. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa terhadap perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar ...
• Tanggung jawab hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia 

  Pangaribuan, Fiona Meiliana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Pada dasarnya Penulisan Hukum ini membahas kedudukan dan status hukum serta tanggung jawab hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia membuka peluang bagi ...
• Pendekatan hukum perdata internasional terhadap keabsahan dan akibat hukum jaminan fidusia transnasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia 

  Diasputri, Aulia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Fiduciary security as a form of collateral which is an accesoir agreement from the main agreement, namely loan agreement. In Indonesia, this guarantees are regulated in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary (UUJF). This ...
• Tinjauan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan pengangkatan anak di Kota Bandung 

  Thessalonica, Tharasya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Namun, di Indonesia pengangkatan anak dapat dilakukan oleh orang tua tunggal. Mengingat peran ayah dan ibu dalam suatu keluarga sangat penting ...
• Due diligence dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli oleh notaris dan akibat hukumnya 

  Kurnia, Inez (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dimaksudkan sebagai perjanjian pendahuluan dari maksud utama para pihak untuk melakukan peralihan hak atas tanah. PPJB dalam prakitknya sering dibuat dalam bentuk akta autentik yang ...
• Kedudukan hewan ternak sebagai benda dan sebagai jaminan fidusia menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia 

  Satria, Adam (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
• Peranan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi internasional dalam penanganan konflik Rohingya 

  Elisabeth, Julia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan salah satu organisasi internasional yang mempunyai prinsip dasar untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, serta menghormati nilai-nilai hak asasi manusia di ...
• Hubungan antara perlindungan diplomatik (Diplomatic Protection) menurut konvensi WINA 1961 dan konvensi WINA 1963 dengan perjanjian Bilateral Mandatory Consular Notification 

  Hutagalung, Bill Manuel Marolop (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Skripsi ini membahas mengenai perlindungan warga negara menurut perjanjian internasional Mandatory Consular Notification yang bersifat bilateral. Perlindungan tersebut di berikan kepada warga negara yang berada di ...
• Pelanggaran kontrak perjanjian kerja waktu tertentu oleh PT. Pelita Air Service terhadap pekerja waktu tertentu yang memasuki usia pensiun 

  Fairuz, Yasmin Nur (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Penelitian mengenai Pelanggaran Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh PT Pelita Air Service terhadap Pekerja Waktu Tertentu yang memasuki Usia Pensiun bertujuan untuk mengetahui bagaimana menerapkan hukum ...
• Tinjauan hukum atas pemberian hak bekerja bagi pengungsi dari luar negeri di Indonesia : studi kasus pengungsi di Kota Pekanbaru 

  Kristy, Ellen (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Di dalam Konvensi dan Protokol tentang Status Pengungsi mengatur secara lengkap mengenai hak-hak dasar pengungsi, termasuk hak untuk bekerja tetapi Indonesia belum meratifikasi Konvensi dan Protokol tersebut. Namun, Indonesia ...
• Perlindungan hak moral dan hak eksklusif pencipta dalam Perjanjian Lisensi Creative Commons 

  Andini, Renata Rominar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi seorang pencipta. Hak eksklusif disini memiliki arti bahwa wewenang dan kuasa atas suatu ciptaan dipegang penuh oleh pencipta, sementara hak ...
• Analisa yuridis mengenai penanganan krisis pengungsi oleh Uni Eropa dikaitkan dengan hukum pengungsi internasional 

  Valensya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Pada tahun 2015 terjadi Krisis Pengungsi di Eropa yang salah satunya disebabkan oleh konflik di Suriah. Kedatangan pengungsi dalam jumlah besar tersebut, menimbulkan permasalahan bagi negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa ...
• Studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

  Purba, Mellisa Rolys (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 telah memutuskan untuk menaikkan batas usia kawin terhadap anak perempuan yang semula dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah 16 (enam belas) tahun ...
• Analisis putusan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 111/PID.SUS/2017/PN SAG terkait ketentuan sanksi pidana penjara minimum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

  Imanta, Nesia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Ganja merupakan Narkotika golongan I yang dilarang penggunaannya oleh Pemerintah menurut undang-undang. Pelaku yang menggunakan, menanam, dan mengedarkan Narkotika akan dihukum berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Jaksa ...
• Analisis upaya ganti kerugian dalam kebocoran data pribadi karena penggunaan search engine menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik 

  Kusumah, Raden Christantus Teja (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Skripsi ini membahas mengenai sejauh mana perlindungan terhadap data pribadi serta privasi di era percepatan informasi dewasa ini. Integrasi diantara segala perangkat yang terjadi di zaman ini memang memudahkan kehidupan ...
• Tinjauan yuridis terhadap pelaku pembakaran hutan dengan pendekatan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi 

  Asido, Immanuel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Negara merupakan organisasi yang harus merepresentasikan rakyat. Oleh karena itu, negara harus memberikan jaminan terhadap kehidupan rakyatnya dengan salah satu caranya yaitu memberikan jaminan kehidupan yang layak dan ...
• Tinjauan pembuatan dan penyebarluasan meme dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat 

  Kassa, Reyhan Vladimir (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Hak asasi manusia ada berbagai banyak jenisnya, salah satunya adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi dimana hak tersebut merupakan hak yang dimiliki setiap individu dan dijamin oleh Indonesia secara konstitusional.Salah ...
• Penegakan peraturan hukum berkaitan dengan kesejahteraan hewan peliharaan domestik di Kota Jakarta 

  Sanjaya, Bonny (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Maraknya penganiayaan dan penelantaran hewan peliharaan seperti anjing dan kucing yang dilakukan oleh masyarakat semakin sering terjadi, baik di daerah terpencil maupun di kota-kota besar seperti termaksud di kota Jakarta. ...
• Tanggung jawab pengelola platform online marketplace terhadap penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta 

  Simon, Yosua (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Berdasarkan UU Hak Cipta pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, namun seiring dengan perkembangan teknologi pelanggaran hak cipta saat ini banyak terjadi di dalam ...
• Tinjauan hukum terhadap cyber warfare dalam perspektif hukum humaniter internasional 

  Sebastian, Bintang (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Perang terus berkembang dari masa ke masa, mulai dari perang konvensional hingga perang modern yang salah satunya adalah cyber warfare. Cyber warfare terjadi dalam cyber space atau dunia maya serta antara sipil dan militer ...
• Analisis penyelesaian klaim kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan isi perjanjian dalam polis terbitan PT. Asuransi Wahana Tata berdasarkan polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia 

  Muda, Ignatius Reyfaldi Elma Putra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Asuransi menjadi sarana bagi setiap orang untuk mengalihkan risiko. Setiap orang yang hendak mengalihkan risikonya melalui asuransi akan melakukan perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan dengan perusahaan asuransi. ...
• Perlindungan hukum perdata terhadap penagihan pinjaman uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending) 

  Marvella (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Kemajuan teknologi seperti munculnya internet beberapa tahun belakangan ini semakin berkembang pesat yang membawa dampak ke berbagai aspek kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan internet tersebut tidak hanya berpengaruh ...

View more