• Hak partai politik untuk memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kaitannya dengan sistem pemilihan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 

  Putra, Mikhael Adam (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Demokrasi perwakilan yang merupakan amanat dari sila ke-4 Pancasila membawa konskuensi untuk adanya lembaga perwakilan di Indonesia. Salah satu lembaga perwakilan di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota ...
• Perlindungan terhadap hak-hak perempuan nelayan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dikaitkan dengan prinsip non diskriminasi sebagai perwujudan hak asasi manusia 

  Anjani, Renatha Inna (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Indonesia merupakan negara dengan sektor perikanan yang cukup besar, dengan jumlah tangkapan yang diizinkan atas potensi lestari yakni sebanyak 5,12 juta ton per tahun. Nelayan merupakan entitas yang memiliki andil dalam ...
• Tinjauan yuridis pemberian bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang mempengaruhi kepatuhan subjek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan 

  Permatasari, Anastasia Nadya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang akan dikenakan dalam setiap penghasilan yang diterima, baik pribadi maupun badan. Setiap pemotongan pajak penghasilan sudah seharusnya disertai dengan pemberian bukti ...
• Kedudukan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dalam menggunakan hak politik pada Pemilihan Umum ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen 

  Regita, Emia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Penelitian ini membahas menganai kedudukan TNI dalam menggunakan hak politiknya, terutama hak memilih dalam Pemilihan Umum. Dalam pasal 34 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa TNI merupakan alat negara yang bertugas menjaga ...
• Perbedaan penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

  Vania, Tiara Frisly (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Di dalam praktik hukum masih adanya pemahaman yang tidak seragam antara penipuan dalam hukum pidana dan penipuan dalam hukum perdata yang timbul dari suatu hubungan kontraktual, yang memang sebetulnya aspek tersebut ...
• Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

  Fikri, Muhammad Ghariza Al (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Dalam dasar hukum pembentukannya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi dikatakan berkedudukan sebagai lembaga negara Independen. Kedudukan ...
• Analisis hubungan keagenan dalam kontrak perdagangan berjangka komoditi berdasarkan UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016 

  Adhiperwira, Kiagoos Adhimas Muhammad (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Perdagangan berjangka komoditi adalah bentuk perkembangan dari perdagangan dengan memperjualbelikan kontrak derivatif, di atur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor ...
• Homoseksual sebagai alasan perceraian ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

  Ramdani, Ichsan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Manusia merupakan mahluk sosial, oleh karena itu manusia selalu membutuhkan orang lain. Ketergantungan manusia akan orang lain menyebabkan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk ...
• Tinjauan yuridis terhadap Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau pembiayaan kepada perusahaan efek dan kredit atau pembiayaan dengan agunan saham dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan 

  Megauli, Justine (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Bank sebagai lembaga keuangan terbesar mempunyai fungsi sebagai sarana pendukung perekonomian bangsa terutama dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada dunia pasar modal. Dibentuknya peraturan mengenai larangan bank ...
• Pembatalan perjanjian "online" akibat pengguna aplikasi Go-Jek tidak diketahui keberadaannya 

  Laksmiari, Alika Hanoum (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Fenomena transportasi jasa online merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya. Go-Jek merupakan salah satu contoh hasil perkembangan transportasi di Indonesia. Dalam ...
• Pengakuan hak tradisional masyarakat hukum adat dalam hal pengangkatan anak dikaitkan dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan berbagai Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengangkatan anak 

  Yorisca, Yenny (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penelitian ini memiliki fokus utama untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan hak tradisional masyarakat hukum adat dalam hal pengangkatan anak dikaitkan dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan berbagai peraturan ...
• Tanggung jawab produsen Albothyl terhadap obat Albothyl yang menyebabkan kerugian bagi konsumen obat Albothyl berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Putri, Dhaifina Madina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Beberapa sumber formal ...
• Keabsahan perjanjian jual beli airsoft gun di Indonesia 

  Iqbal, Rizky Muhammad (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Skena jual-beli senjata replika(Airsoft Gun) di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, namun hingga saat ini masih belum ada peraturan jelas yang mengatur mengenai keabsahan perjanjian jual beli barang tersebut. Dalam ...
• Pengaturan Rechtelijk Pardon atau pemaafan hakim dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana serta pengaturan checklist penuntutan dalam rancangan Kitab Undang-Undang hukum acara pidana dalam perspektif asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) 

  Tanjung, Brian Abdurrahman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Mengingat bahwa ketika Hukum dibentuk oleh Manusia, dan dijalankan pula oleh Manusia, tidak ada satu produk Hukum yang sempurna yang dapat di buat oleh Manusia, Produk Hukum yang dibuat oleh Manusia pasti terdapat di ...
• Analisis Conservatoir Beslag atas saham dikaitkan dengan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum 

  Nurmanto (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Conservatoir beslag merupakan suatu upaya penjamin hak yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Conservatoir beslag merupakan suatu upaya untuk menjamin agar kemenangan dari pihak Penggugat atas suatu perkara ...
• Syarat-syarat kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan syarat-syarat kelalaian dalam peraturan berkaitan dengan kecelakaan saat bekerja serta akibat hukumnya 

  Pardamean, Clinton (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Kecelakaan kerja pada umumnya disebabkan karena faktor kelalalian dari tenaga kerja. Kelalaian dalam kecelakaan saat bekerja tidak diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja maupun dalam ...
• Analisis yuridis perlindungan konsumen dalam perjanjian sewa menyewa rumah toko (ruko) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Koeswondo, Raymond (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Di dalam perbuatan hukum sewa menyewa umumnya diketahui terdapat pihak penyewa dan yang menyewakan, tapi dapat juga ditemukan kedudukan konsumen dan pelaku usaha jika kita melihat dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan ...
• Asas Nemo Iudex in Causa Sua dalam prosedur hak ingkar terhadap arbiter 

  Cenggana, Evan Dewangga (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian tentang kewenangan memutus hak ingkar dalam UU Arbitrase yang diuji dengan asas Nemo iudex in causa sua. Hak Ingkar merupakan upaya yang dimiiliki para pihak untuk memperoleh ...
• Bentuk perjanjian arbitrase : perbandingan antara UU No.30 Tahun 1999 dengan beberapa instrumen hukum yang dikenal secara internasional 

  Susilo, Michelle Gracia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penggunaan arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa semakin marak digunakan di Indonesia dan di dunia internasional. Sayangnya, pengaturan mengenai bentuk perjanjian arbitrase, yang merupakan salah satu ...
• Implikasi hukum terhadap kewajiban Pemerintah Kota Bandung dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau 

  Natasasmita, Idham Barkah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pemerintah Kota Bandung mengenai Ruang Terbuka Hijau. Dalam Hal ini Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2017 belum memenuhi ketentuan luas Ruang Terbuka Hijau yang ...
• Kewenangan notaris membuat perjanjian Nominee untuk proses pengampunan pajak 

  Fadhilah, Seira Ghassani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penelitian ini menganalisis tentang kewenangan notaris membuat perjanjian nominee untuk proses pengampunan pajak. Karena pada tahun 2017 pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pendapatan Negara melalui program pengampunan ...
• Tinjauan hak imunitas advokat ketika melakukan pembelaan terhadap klien dikaitkan dengan Obstruction of Justice dalam tindak pidana korupsi 

  Yanti, Christie Eva (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penelitian ini menganalisis terkait Hak Imunitas Advokat mencakup pengertian, keberlakuan, dan kekurangannya serta kaitannya dalam penggunaannya oleh Advokat. Selain itu, hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ...
• Tinjauan hukum terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan wasiat berdasarkan kompilasi hukum Islam 

  Anandawita, Namira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Hukum yang mengatur masalah warisan dinamakan kewarisan dan setiap lembaga hukum mempunyai mempunyai hukum kewarisannya masing-masing. Indonesia masih terdapat pluralism, sehingga dikenal Hukum Kewarisan Islam merupakan ...
• Analisis hukum perlindungan konsumen agar konsumen terhindar dari gugatan ganti rugi pencemaran nama baik oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Pratama, Mahesa Aditya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penelitian ini menganalisis mengenai cara yang tepat bagi konsumen dalam menyampaikan pendapat dan keluhannya, agar terhindar dari gugatan ganti rugi pencemaran nama baik oleh pelaku usaha. Hukum Perlindungan Konsumen ...
• Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hukum bagi masyarakat dari pencemaran akibat limbah B3 yang dibuang ke Sungai Citarum 

  Halim, Livia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penelitian ini menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak pencemaran limbah B3 di Sungai Citarum, yang dikaji dengan berbagai peraturan perundang-undangan (terutama ...

View more