• Ketentuan rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang Narkotika yang tidak diterapkan terhadap pelaku penyalahguna narkotika di dalam putusan-putusan pemidanaan 

  Girsang, Sari Agustina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan penerapan rehabilitasi narkotika sesuai pasal 54 Undang- Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika didalam putusan-putusan pemidanaan. Dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 ...
• Hak anak dari hubungan Incest dikaitkan dengan prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia 

  Carissa, Vania (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak anak yang terlahir dari hubungan incest dikaitkan dengan prinsip non-diskriminasi dengan melihat pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...
• Penerapan hukum terhadap tindakan animal testing pada produk kosmetik dalam rangka kesejahteraan hewan 

  Sevira, Vrischa Titania (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Dalam hal pemanfaatan hewan terdapat aspek kesejahteraan hewan yang perlu diperhatikan. Pada penulisan hukum ini, akan berfokus pada pemanfaatan hewan berupa tindakan animal testing pada produk kosmetik yang beredar di ...
• Wasiat wajibah bagi anak kandung yang berbeda agama menurut kompilasi hukum Islam 

  Aliffian, Muhammad Haekal (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, dalam hukum Islam menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan. Demi mengakomodasi hal tersebut, digunakanlah jalur wasiat wajibah. Tetapi, dalam sumber-sumber hukum Islam sangat ...
• Kedudukan surat keputusan pengangkatan aparatur sipil negara yang dijadikan jaminan dalam perjanjian utang piutang ditinjau berdasarkan hukum benda di Indonesia 

  Rusliani, Erina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Aparatur Sipil Negara (yang kemudian disingkat ASN) adalah alat kelengkapan negara yang utama dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang bertanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Maka ...
• Analisis yuridis tanggung jawab PT. MRT Jakarta (Perseroan Daerah) terhadap pengguna jasa MRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Putri, Xaviera Netanya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Antusias masyarakat terhadap kehadiran moda transportasi baru yakni MRT Jakarta sangat tinggi, selain sebagai transportasi untuk mengatasi persoalan kemacetan dan polusi di Jakarta, MRT Jakarta juga dapat meningkatkan ...
• Kedudukan sita pidana dan sita perdata dalam proses dan pelaksanaan putusan 

  Dharmawan, Gabriella (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata dikenal dengan adanya proses sita. Selama proses pemeriksaan perkara, dapat terjadi perkara pidana dan perkara perdata membutuhkan barang yang sama untuk disita. ...
• Pertanggungjawaban pidana pelaku jual beli data pribadi di media sosial 

  Aprillia, Anisa Dwi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Pada saat ini perantara untuk informasi dan komunikasi berbasis teknologi seperti akun media sosial Facebook, Twitter, Instagram, Line, Whatsapp serta akun media sosial lainnya sangat banyak penggunanya di Indonesia. Hal ...
• Pembatasan akses masyarakat terhadap penggunaan media sosial dan internet oleh Kemenkominfo berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 

  Prahastian, Regi Nugraha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Istilah wewenang dalam konsep hukum sering disejajarkan dengan istilah bevoegdheid yang dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia berarti “wewenang atau kekuasan”, atau istilah authority yang dalam ...
• Tinjauan terhadap unsur menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme dalam Pasal 107A, 107C, dan 107D Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dikaitkan dengan asas legalitas dan hak kebebasan berekspresi 

  Simamora, Olivia Fitri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Cita – cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang hidup dan berdiri berdasarkan dasar negara (Pancasila) merupakan suatu keinginan yang luhur dan mulia. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang ...
• Legalitas penyelenggara layanan kesehatan berbasis aplikasi teknologi informasi dalam rangka menjamin perlindungan hukum masyarakat atas pelayanan kesehatan 

  Senjaya, Sharon Priscillia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh terkait perlindungan hukum bagi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis aplikasi teknologi informasi berdasarkan peraturan ...
• Penerapan Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri, terkait dengan kewajiban penyedia pemagangan untuk memiliki unit pelatihan kerja atau bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Kerja : studi kasus di Hotel Bintang 5 Kota Bandung yang membuka program pemagangan 

  Hagios, Juan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Bandung merupakan kota yang kaya akan destinasi pariwisata. Salah satu sektor penunjang pariwisata di Bandung ialah sektor perhotelan. Dari 145 hotel berbintang dibandung, terdapat 9 diantaranya yang merupakan hotel bintang ...
• Keabsahan perjanjian Kredit Usaha Rakyat atas pencantuman klausula restrukturisasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 

  Hadiputranto, Mikael Ananda Septian (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM hingga saat ini telah menjadi faktor penggerak perekonomian utama di Indonesia.. Oleh sebab itu, UMKM mendapatkan perlakuan khusus oleh negara melalui pemerintah. ...
• Upaya mitigasi risiko wanprestasinya peminjam dana (borrower) dalam Peer to Peer Lending 

  Rizal, Fitrie Zafira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Pada dasarnya kehadiran financial technology (fintech) dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kecepatan bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan usaha. Terdapat beberapa jenis fintech yang sering ditemukan dalam kehidupan ...
• Urgensi penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara dengan tindak pidana pencucian uang 

  Laraswati, Delya Dwi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Terjadinya tindak pidana korupsi seringkali diikuti dengan adanya tindak pidana pencucian uang. Adanya hubungan yang erat antara tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang sebagai ...
• Analisis perlindungan konsumen atas kode unik transaksi yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha online dalam transaksi online berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

  Adjany, Shakilla Vyatri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK membahas mengenai hal yang berkaitan dengan konsumen, diantaranya mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. ...
• Eksploitasi anak dalam kegiatan politik dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak 

  Sugiharto, Titania Devi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Berawal dari banyaknya anak yang dilibatkan dalam kegiatan politik baik secara sengaja maupun tidak sengaja menjadikan penulis ingin mengetahui apakah perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan politik tersebut termasuk dalam ...
• Submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 Nautical Miles di Lautan Pasifik sebelah Utara Papua 

  Rahmadanti, Hanisa Tri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  UNCLOS 1982 memberikan peluang terhadap negara pantai untuk melakukan ekstensi landas kontinen di luar 200 nautical miles namun tidak lebih dari 350 nautical miles yang diajukan kepada CLCS. Salah satu negara pantai yang ...
• Hak atas pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa di Indonesia ditinjau dari hak asasi manusia 

  Rumahorbo, Videla (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Sistem kesehatan jiwa yang baik akan menghasilkan masyarakat Indonesia yang sehat jiwa dengan ketersediaan pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu, merata, tanggap, efisien dan terjangkau. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan ...
• Pelaksanaan betekening pada praktik cessie di perusahaan pembiayaan X kepada Bank Y 

  Shaan, Stevan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Penelitian ini menganalisis keabsahan dari perjanjian pembiayaan konsumen antara Perusahaan Pembiayaan X dengan nasabah yang merupakan perjanjian pokok yang mendasari adanya cessie. Sebagai perjanjian pokok, keabsahan ...
• Tanggung jawab hukum presiden dalam pengerahan Tentara Nasional Indonesia untuk operasi militer perang berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 

  Santiadi, Kenny (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan perang yang dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tiga angkatan perang di Indonesia perlu dilakukan dalam kerangka negara hukum. ...
• Analisis yuridis pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang untuk kepentingan peradilan pidana 

  Cahyono, Yosef Moscati Gracaelimond (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Pembukaan rahasia bank sebenarnya sudah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, namun setelah adanya Undang-Undang ...
• Analisis kontrak baku yang berjudul "Kontrak Nasional" antara perusahaan retail PT. T dan pemasok mengenai pembagian hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Christianto, Lucas Kevin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Dalam praktek bisnis di masyarakat, perjanjian dilakukan dengan cara yang beragam. Salah satu yang lazim digunakan adalah penggunaan perjanjian baku karena dalam beberapa hal penggunaan perjanjian baku lebih efektif dan ...
• Tinjauan yuridis upaya gugatan perbuatan melawan hukum oleh masyarakat kepada BPOM atas izin edar mie instan yang mengandung babi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

  Mulyadi, Ricky (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Berkembangnya sektor ekonomi dan bisnis membuat pelaku usaha memproduksi dan mengimpor kebutuhan bagi masyarakat, terutama pada sektor makanan dan obat. Oleh sebab itu, pemerintah harus berperan aktif dalam mengawasi ...
• Analisis yuridik tanggung jawab maskapai penerbangan dengan standar pelayanan maksimum terkait kewajiban dalam penyediaan media hiburan terhadap penumpang berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Yusuf, Reynaldy Dwiputra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Pada masa kini transportasi menjadi sarana pendorong kemajuan ekonomi, Kegiatan masyarakat erat kaitannya dengan transportasi. Salah satu transportasi yang digunakan adalah transportasi udara. Dalam transportasi udara ...

View more