• Pengakuan terhadap Lokika Sanggraha dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/KR/1978 dan akibatnya terhadap eksistensi hukum adat Bali 

  Prasetya, Livia Valerina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Keberlakuan Hukum Adat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18B ayat (2) dan juga pada Pasal 6 ayat (1) dan (2)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini kurang ...
• Kekeliruan kepala desa dalam menggunakan alokasi dana desa ditinjau dari sistem pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa 

  Glusevic, Natasya Stevana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Hukum Administrasi adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi yaitu hubungan antara warga Negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab hingga Negara itu berfungsi. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ...
• Batasan 40 hari untuk pengguguran janin akibat pemerkosaan dikaitkan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia 

  Fathdio, Aulia Wahyu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Maraknya kasus tindak pidana permerkosaan yang terjadi di Indonesia menyebabkan timbulnya ketidak adilan bagi para korban, ditambah lagi beberapa korban pemerkosaan setelah diperkosa mengalami kehamilan atas bayi yang ...
• Perkembangan pengaturan mengenai kedudukan harta pusaka tinggi dalam hukum adat Minangkabau 

  Djuanto, Stephanie (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Masyarakat adat Minangkabau memiliki sistem pewarisan dan kepemilikan tanah yang unik dalam bentuk harta pusaka tinggi. Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh suatu kaum secara bersama-sama, dan merupakan salah ...
• Dampak penegakan ketentuan tentang pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja anak di Desa Gufasa dan Desa Hatebicar, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat 

  Rahailwarin, Maria Wulandari (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Indonesia adalah Negara Hukum yang tujuan negaranya tertuang jelas dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dsar 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan ...

View more